Bankeu 2026 Cair, PD Kecamatan Ciawi : Warga Jangan Hanya Jadi Penonton

CIAWI, PENAPUBLIK.COM - Usai kegiatan Musrenbang Desa Bendungan, PLt Camat Ciawi H. Denny Kuswara menyampaikan terkait Bantuan Keuangan (Bankeu) infrastruktur Desa tahun 2026 saat ini beberapa Desa di Kecamatan Ciawi sudah dalam tahap pencairan.

"Informasi yang kami terima, hari ini katanya sudah ada delapan (8) Desa yang menerima pencairan. Sementara desa-desa lainnya masih dalam proses di DPMD. Namun, saya belum melakukan pengecekan kembali mengenai kebenaran informasi delapan Desa tersebut. Kalau berdasarkan informasi minggu lalu atau dua minggu lalu, memang sudah ada sekitar empat Desa yang menerima pencairan. Kemudian informasi terakhir menyebutkan bahwa saat ini sudah delapan desa yang dananya dicairkan," kata Denny kepada PenaPublik pada Rabu (16/9/2026).

Adapun prioritas Bankeu tahun 2026 ini kata Denny diantaranya fokus pada tiga (3) program terlebih dahulu, yaitu digitalisasi Desa, Pembangunan Kampung Dayeuh Pajajaran, dan program Satu Sarjana Satu Desa dengan persentase anggaran saat ini sekitar 60 persen dari total anggaran Rp 1,5 miliar.

"Intinya, tahun ini mudah-mudahan semuanya bisa dicairkan. Kita berharap seluruhnya bisa terealisasi. Namun, kita juga masih menunggu bagaimana prosesnya dari Pemerintah Kabupaten Bogor," urai-nya.

Pemerintah Kecamatan Ciawi masih kata Denny terus melakukan monitoring pada saat kegiatan berlangsung.

"Iya, ketika anggaran sudah turun, ada aturan bahwa dana tersebut harus segera digunakan dalam jangka waktu tertentu. Karena itu, kita melakukan monitoring secara berkala mulai dari tahap awal atau nol persen, kemudian 50 persen hingga finishing. Kita upayakan seluruh pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku," jelasnya.

Sementara itu Hendi S, Pendamping Desa Kecamatan Ciawi mengaku sudah mendengar informasi beberapa Desa yang sudah tahap pencairan Bankeu 2026.

Ia berharap anggaran Bankeu 2026 tepat sasaran dan sedikitnya ada beberapa harapan yang perlu diperhatikan antara lain :
Pertama, harus ada kesatuan dan kesepahaman dalam pelaksanaannya. Jangan sampai terjadi penambahan atau pengurangan informasi yang dapat menimbulkan perbedaan pemahaman di lapangan.
Kedua, sebelum pelaksanaan pembangunan dilakukan, seharusnya terlebih dahulu ada sosialisasi kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat yang terdampak langsung oleh pembangunan.

Hal lainnya yakni komunikasi antara Pemerintah Desa dan masyarakat harus dilakukan secara terbuka, dan masyarakat perlu dilibatkan dalam setiap tahapan kegiatan.

"Masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan objek pembangunan. Artinya, masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan.
Hal tersebut penting karena pembangunan pada akhirnya berkaitan langsung dengan kehidupan dan kepentingan masyarakat Desa. Dengan keterlibatan masyarakat, diharapkan pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan, mendapat dukungan masyarakat, serta memberikan manfaat yang nyata bagi Desa." pungkasnya. (Fik/Redaksi).