FABEM Bogor Raya Desak KPK RI Usut Tuntas Korupsi di Bumi Tegar Beriman

BOGOR, PENAPUBLIK.COM - Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) Bogor Raya menyatakan bahwa Kabupaten Bogor saat ini berada dalam kondisi darurat korupsi. Mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk mengusut tuntas seluruh dugaan korupsi serta segera menetapkan tersangka dalam perkara yang sedang ditangani.

Dalam pernyataan sikapnya, FABEM Bogor Raya menilai praktik korupsi, suap, dan nepotisme telah mengancam tata kelola pemerintahan, menghambat pembangunan, serta merugikan hak-hak dasar masyarakat Kabupaten Bogor.

Desakan tersebut disampaikan menyusul tindakan KPK RI yang melakukan penyelidikan dan penggeledahan di sejumlah instansi di Kabupaten Bogor, di antaranya Bappenda, BKPSDM, dan Dinas Pendidikan. FABEM mempertanyakan perkembangan penanganan perkara tersebut dan mendesak adanya kepastian hukum.

FABEM Bogor Raya menegaskan bahwa penegakan hukum harus berjalan tanpa intervensi maupun perlakuan khusus terhadap pihak tertentu. Mereka juga menyerukan agar seluruh pihak yang terbukti terlibat diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dibawah ini sedikitnya (5) Lima tuntutan FABEM Bogor Raya diantaranya ;

1. Usut tuntas seluruh dugaan korupsi di Kabupaten Bogor.
2. Tangkap dan adili para pelaku korupsi sesuai ketentuan hukum.
3. Tolak segala bentuk intervensi politik dalam penanganan kasus korupsi di Kabupaten Bogor.
4. Bongkar jaringan korupsi yang diduga melibatkan pejabat daerah maupun pihak lainnya.
5. Desak KPK segera menetapkan tersangka dalam dugaan kasus korupsi di Kabupaten Bogor serta menolak segala bentuk impunitas.

FABEM Bogor Raya juga memberikan tenggat waktu 3×24 jam kepada KPK untuk merespons tuntutan tersebut. Mereka menyatakan akan kembali melakukan aksi dengan eskalasi yang lebih besar apabila tuntutan tidak dipenuhi.

"Bogor Darurat Korupsi. Bersihkan Bogor dari Korupsi. Tolak Impunitas."

Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) Bogor Raya,
Yogi Ariananda (Koorlap 1) dan Riduan S. Purba (Koorlap 2).

(Redaksi).