Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor Dukung KPK di Bumi Tegar Beriman

JAKARTA, PENAPUBLIK.COM - Sekumpulan Mahasiswa dan Pemuda yang tergabung dalam GMPB (Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor) menggelar aksi unjuk rasa di pelataran depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta pada Kamis (3/9/2026).

GMPB menuntut lembaga antirasuah atau KPK mampu mengusut secara menyeluruh dugaan korupsi pemotongan upah pungut serta insentif pegawai di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor.

Aksi tersebut digelar sebagai bentuk kontrol sosial agar penegakan hukum tidak berhenti pada pemeriksaan administratif semata, melainkan menelusuri seluruh pihak yang terlibat beserta aliran dananya.

Desakan ini menguat setelah KPK melakukan penggeledahan di kantor Bappenda, BKPSDM dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu.

Menurut M. Ikbal, Ketua GMPB menegaskan bahwa KPK tidak boleh berhenti pada pihak tertentu saja. Seluruh aliran dana harus ditelusuri, siapa yang menerima dan siapa yang menikmati, sekaligus siapa yang memberi perintah.

"Kami mendukung penuh KPK RI mengusut tuntas dugaan tersebut. Jika ditemukan bukti yang cukup, segera tetapkan pihak yang bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku," kata Ikbal dilokasi aksi.

GMPB memperingatkan agar tidak ada sikap menutup-nutupi atau memilih-milih pihak yang diproses. Jangan hanya menjadikan satu-dua orang sebagai tumbal, sementara aktor intelektual justru tidak tersentuh.

“Tidak boleh ada perlakuan khusus hanya karena jabatan, kedekatan, maupun pengaruh tertentu. Jangan ada yang main mata dalam penegakan hukum," tegasnya.

Pihaknya juga mendorong pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Kasus tersebut harus menjadi alarm bagi seluruh elemen masyarakat untuk membersihkan praktik KKN di Bumi Tegar Beriman.

GMPB menegaskan akan terus mengawal perkara ini sampai tuntas, agar supaya terang-benderang. Menjaga Kabupaten Bogor dari korupsi bukan hanya tugas penegak hukum, melainkan tanggung jawab semua pihak.

"Jika ada yang terbukti terlibat, Maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum." tandasnya. (Fik/Redaksi).