FWBS Ajak Multipihak Enyahkan Koruptor di Kabupaten Bogor
Sejumlah jurnalis yang tergabung dalam Forum Wartawan Bogor Selatan (FWBS) menggelar aksi 'Bukan Wartawan Pendopo'

BOGOR, PENAPUBLIK.COM - Sejumlah jurnalis yang tergabung dalam Forum Wartawan Bogor Selatan (FWBS) menggelar aksi 'Bukan Wartawan Pendopo', Pada Jumat (2/9/2026). Dalam aksi tersebut para jurnalis dari berbagai media mengajak multipihak untuk kompak membersihkan Kabupaten Bogor dari para koruptor.
"Khusus bagi kalangan insan pers, kami ingin menyampaikan pesan khusus agar wartawan tetap menjaga profesionalitas, kritis, dan independen. Wartawan harus ikut berperan aktif agar tidak lagi terjadi perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme di Bumi Tegar Beriman Kabupaten Bogor. Kami sangat malu perilaku korupsi selalu terjadi dalam setiap estafet kepemimpinan Bupati Bogor,. Apalagi sekarang menjadi halaman rumah Presiden Prabowo Subianto," ujar Acep Mulyana, Ketua FWBS.
Oleh karena itu, FWBS ikut mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menetapkan tersangka dan menangkap para koruptor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
"Sebagaimana telah diketahui publik secara luas, sudah satu bulan lebih KPK belum juga menetapkan tersangka. Padahal telah menyita uang koruptor Rp1,5 miliar dan telah melakukan penggeledahan Kantor Bappenda, Dinas Pendidikan, dan BKSDM," tegasnya.
Hal senada dikatakan Feri, Ia mengungkapkan rasa keprihatinannya atas kasus Korupsi di Bumi Tegar Beriman Kabupaten Bogor.
Menurutnya Korupsi di wilayah itu seakan menjadi budaya para oknum pejabat.
"Sebagai generasi muda kami sangat prihatin atas kelakuan oknum pejabat Pemkab Bogor yang selama ini tidak pernah mau bertaubat dan serius bekerja untuk masyarakat secara luas, namun masyarakat hanya dijadikan sapi perah untuk memperkaya diri para oknum pejabat itu," tutur Feri.
Ia menegaskan aksi 'Bukan Wartawan Pendopo' ini merupakan suatu perlawanan serius kepada Pemkab Bogor, di mana arahan Presiden Prabowo sudah jelas dan diketahui semua pihak agar semua elemen masyarakat kompak melawan korupsi.
"Sesuai arahan Presiden masyarakat diminta kritis terhadap kebijakan pemerintah dan bersama sama perang terhadap korupsi." tandasnya. (One/Fik)
ARTIKEL TERKAIT
MelirikPengurus Lingkungan Sesalkan Aktivitas Cut and Fill Tak Ada Ijin Wilayah
MelirikSungai Cisarua Puncak Keruh Tercemar, Warga Didua Desa Ngamuk
MelirikInspiratif…Siswa SLB Kota Bogor Raih Juara 2 Desain Grafis FLS3N Tingkat Jawa Barat
MelirikWujud Kepedulian Sosial, Kades dan Tokoh Masyarakat Cipayung Girang Apresiasi Vihara Bio Kwan Im
MelirikMasa Jabatan KDM Berakhir, Camat Heri Lantik Arbik Pimpin Desa Cibeureum
Melirik