PP PMKRI Kupas Kebijakan Luar Negeri Presiden Prabowo Menuju Indonesia Emas 2045

JAKARTA, PENAPUBLIK.COM - Presidium Hubungan Luar Negeri Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) St. Thomas Aquinas periode 2024–2026 menggelar diskusi publik daring melalui Zoom Meeting dengan tema: "Menggali Makna Lawatan Presiden Prabowo ke Luar Negeri." Diskusi tersebut diawali dengan sambutan dari Susana Kandaimu, Ketua Presidium PP PMKRI St. Thomas Aquinas periode 2024–2026. Dalam sambutannya, Susana menekankan pentingnya memahami dampak dan tujuan lawatan diplomatik Presiden Prabowo Subianto ke luar Negeri. "Dalam era globalisasi yang semakin kompleks, kebijakan luar Negeri suatu Negara tidak hanya menjadi instrumen diplomasi, tetapi juga mencerminkan posisi strategis Negara tersebut di dunia internasional. Langkah ini menarik perhatian berbagai kalangan, baik di dalam negeri maupun internasional, terutama terkait arah diplomasi yang dijalankan untuk menjaga stabilitas nasional dan meningkatkan posisi Indonesia di kancah global," jelas Susana dalam sambutannya. Sementara moderator acara Ferdinandus Wali Ate, Presidium Hubungan Luar Negeri PP PMKRI menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan membuka ruang diskusi untuk menggali lebih dalam langkah-langkah diplomatik pemerintah Indonesia.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat memberikan pemahaman baru mengenai peran kebijakan luar negeri dalam menjaga kepentingan nasional. Diskusi dihadiri oleh seluruh pengurus pusat PMKRI, rekan-rekan PMKRI se-indonesia serta teman-teman organisasi Cipayung dan masyarakat sipil. Hal senada menurut Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia memberikan pemaparan dan membahas isu hukum internasional terkait klaim sembilan garis putus (nine-dash line) oleh China di Laut China Selatan. Ia menyoroti bagaimana klaim tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan menggarisbawahi bahwa Indonesia tidak mengakui klaim tersebut. Prof. Hikmahanto juga menekankan pentingnya Indonesia menjaga kedaulatan maritim dan menyebutkan perlunya strategi diplomasi yang tegas dalam menghadapi provokasi di kawasan tersebut. Selain itu, ia membahas potensi kerja sama diplomatik Indonesia-Tiongkok meskipun terdapat perbedaan pandangan. Ditempat yang sama, Theodorus Satrio Nugroho, Minister Counselor KJRI Kuching, Sarawak, Malaysia, membahas hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara tetangga, khususnya Malaysia. Ia menjelaskan pentingnya kunjungan diplomatik Presiden Prabowo dalam memperkuat kerja sama strategis, seperti investasi dan teknologi, terutama dengan Singapura. Theodorus juga menyoroti visi Indonesia Emas 2045 yang menjadi prioritas Presiden Prabowo untuk meningkatkan perekonomian dan daya saing Indonesia di kawasan. Sementara itu, Pieter Alexander Pandie, Pengamat kebijakan luar negeri dari CSIS Indonesia memaparkan dinamika geopolitik dan relevansi kehadiran Presiden Prabowo di berbagai forum internasional, seperti G20 dan BRICS. Pieter menilai langkah Presiden Prabowo untuk memperluas keterlibatan Indonesia di berbagai forum global sebagai strategi yang baik untuk memperkuat posisi Indonesia. Namun demikian, Ia juga mengingatkan perlunya evaluasi berkelanjutan untuk memastikan setiap langkah diplomasi tetap sejalan dengan kepentingan nasional. Diskusi ini memberikan pandangan mendalam mengenai berbagai aspek kebijakan luar negeri yang diambil oleh Presiden Prabowo. Peserta diskusi berharap langkah-langkah diplomatik ini dapat terus menjaga kedaulatan Indonesia, memperkuat kerja sama internasional, serta mendukung visi pembangunan jangka panjang untuk Bangsa. (Ferdi/Fik/Redaksi).