CIAWI, PENAPUBLIK.COM – Program pemberdayaan masyarakat adalah strategi untuk mewujudkan kemandirian dan kemampuan masyarakat, terutama dalam mengatasi kemiskinan serta keterbelakangan.
Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan.
Untuk memuluskan langkah dan tujuan tersebut, Tahun 2025 mendatang, Pemerintah Desa Banjarwangi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor saat ini tengah berupaya memberikan sosialisasi dan penguatan kapasitas kepada warga masyarakat salah satunya melalui bantuan keuangan infrastruktur (Bankeu) Desa tahun anggaran 2024 dari APBD Kabupaten Bogor yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini.
“Iya beberapa waktu lalu kami telah melakukan sosialisasi dan penguatan kapasitas kepada warga masyarakat sekaligus launching program bantuan keuangan (bankeu) infrastruktur yang digelar beberapa waktu lalu. Hal itu bertujuan agar masyarakat memahami betul terkait dengan rencana pembangunan harus diketahui oleh semua unsur termasuk lembaga Desa, tokoh masyarakat dan elemen lainnya. Selain itu juga dampak atau manfaatnya bisa dirasakan oleh warga masyarakat,” tutur Prasetyo, Kepala Desa Banjarwangi saat ditemui diruang kerjanya pada Selasa (8/10/2024).
Dalam setiap pembangunan, baik sumber anggaran dari APBN, Banprov maupun APBD kata Pras sapaan akrabnya, Ada beberapa tahapan atau regulasi yang diatur oleh Pemerintah dimana hal tersebut harus disampaikan secara transparan dan akuntabel, bentuk pengelolaannya pun diserahkan kepada tim TPK Desa dimana tim tersebut mengetahui seluk beluk kondisi wilayah.
“Dan masyarakat perlu mengetahui karena anggaran-anggaran tersebut bukan dari kantong pribadinya Kepala Desa atau bantuan CSR akan tetapi dari bantuan keuangan APBD Kabupaten Bogor yang tentunya juga harus kita kawal dan pertanggungjawabkan bersama. Target saya di tahun 2024 anggaran bankeu yang digelontorkan ini salah satunya menjawab program yang menjadi visi dan misi supaya pembangunan infrastruktur jalan bisa mencapai target hingga 80 persen. Kami masih banyak PR yang mesti dikerjakan,” jelasnya.
Ia menambahkan, Selain pembangunan infrastruktur jalan yang memang penting dalam upaya meningkatkan indeks perekonomian salah satunya melalui bidang pertanian atau perkebunan, Pihaknya juga mempunyai konsep bagaimana Desa hari ini mampu membentuk karakter Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, kuat sekaligus tangguh.
“Jadi tidak hanya fokus dibidang infrastruktur saja akan tetapi membangun SDM-nya termasuk pembangunan berkelanjutan dalam bidang ekonomi, pendidikan,kesehatan dan bidang lainnya bahkan itu akan menjadi skala prioritas,” ucap Pras.
Hal lainnya dalam mensosialisasikan terkait pembangunan kepada masyarakat, karena regulasi saat ini berbeda dengan tahun lalu.
“Kalau kemarin begitu anggaran cair ditarik bendahara dan Desa yang langsung mengelola, Nah kalau sekarang ternyata kan tidak ya, semuanya by transfer ini yang harus juga diketahui masyarakat. Saya berkomitmen selama menjadi Kades tidak akan memegang yang namanya anggaran karena semua ada di Bendahara Desa. Nah, Kalau sekarang ini kan tahapannya ditangani TPK karena nanti kan ada tenaga ahli ya meskipun kita libatkan warga kita dengan program padat karya atau swakelola tetapi tetap tenaga ahli pun harus memiliki CV atau PT. Untuk pertanggungjawabannya juga tidak langsung ke Desa,” paparnya.
Bantuan keuangan infrastruktur atau sebelumnya disebut Samisade di tahun 2024 ini masih kata Pras direalisasikan untuk pengaspalan jalan dan jembatan Desa sesuai hasil musyawarah serta kesepakatan bersama.
“Lokasinya diwilayah RW 04,05 dan 06. Bahkan diwilayah RW 05 itu akan kami kembangkan jadi potensi destinasi wisata Desa, ikhtiar kami kearah sana.” tandasnya. (Fik/Redaksi).
