CIAWI, PENAPUBLIK.COM – Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) menyatakan sikap tegas terhadap tindakan sepihak dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang telah melakukan penyegelan dan penutupan sejumlah tempat usaha di kawasan Puncak dengan tanpa koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor maupun pemangku kebijakan setempat.
Langkah tersebut tidak hanya menunjukkan arogansi birokrasi, tetapi juga mengancam kelangsungan hidup ribuan karyawan dan karyawati dimana mereka merupakan warga lokal.
Sehingga kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal, Selain berdampak kepada sosial dan ekonomi yang serius bagi warga masyarakat di kawasan Puncak dan sekitarnya.
Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) menegaskan bahwa akar permasalahan sesungguhnya bukan semata aktivitas usaha, melainkan program kehutanan sosial yang digagas KLHK pada periode sebelumnya.
“Menteri LH dengan gagahnya datang ke kawasan Puncak seolah-olah seperti pahlawan, padahal dia pahlawan kesiangan. Hari ini bersama komunitas pekerja pariwisata dan aliansi masyarakat melakukan aksi menyoroti kebijakan KLH di kawasan Puncak. Kita minta keadilan dari seorang Menteri KLH bahkan kita minta kepada Pak Presiden Prabowo agar pecat Menteri Hanif,” ujar Azet Basuni, Sekjen AMBS dilokasi aksi pada Jum’at siang (22/8/2025).
Hal senada dikatakan Muhsin, S.IP, Ketua AMBS menyatakan ketegasannya terkait pelestarian lingkungan tidak boleh dijadikan alasan untuk menindas masyarakat dengan cara apapun.
Menurutnya, Pemerintah harus hadir sebagai pelindung rakyat dan alam, bukan sebagai sumber masalah baru.
“Kami sepakat bahwa AMBS berkomitmen memperjuangkan keadilan sosial dan kelestarian lingkungan di kawasan Puncak demi masa depan yang adil, berkelanjutan dan bermartabat.” tandasnya.
Selain AMBS, Aksi damai di pintu keluar tol Gadog pada Jum’at siang tersebut diikuti insan dan komunitas pelaku wisata kawasan Puncak. Selanjutnya ratusan massa melakukan aksi longmarch disepanjang Jalan Raya Puncak mulai dari Gadog dengan kawalan TNI/Polri. (Fik/Redaksi)
