Cisarua, PenaPublik.com – Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
Pengembangan dari desa wisata harus direncanakan secara hati-hati agar dampak yang timbul dapat dikontrol.
Berdasarkan penelitian dan studi-studi dari UNDP/WTO serta beberapa konsultan Indonesia, dicapai dua pendekatan dalam menyusun rangka kerja atau konsep kerja dari pengembangan sebuah Desa menjadi Desa Wisata.
Pengembangan Desa wisata khususnya di Kabupaten Bogor sejauh ini berupaya melakukan hal tersebut dan mengalami perkembangan yang cukup signifikan meskipun dalam perjalanannya juga membutuhkan sebuah komitmen. Komitmen tersebut bukan hanya dari masyarakat itu sendiri melainkan dari berbagai pihak diantaranya lembaga bersama perangkat Desa dan komitmen dari lembaga-lembaga swasta lainnya yang bisa menjadikan dan memajukan Desa tersebut.
Seperti yang dikatakan Asep Syaiful Bahri, Salah satu dewan penasehat pada Asosiasi Desa Wisata (Asidewi) Kabupaten Bogor saat dijumpai disela-sela kegiatan pendampingan dalam rangka memfasilitasi dan pelatihan masyarakat Desa wisata mengatakan jika Desa wisata berkembang maka dengan sendirinya akan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat sekitar.
“Dari hal tersebut sehingga kita bisa menekan urbanisasi bahkan masyarakat seperti di kawasan Puncak ini bisa menjadi tuan rumah di wilayah sendiri,” tuturnya.
Saat disinggung terkait anggaran Dana Desa untuk pembentukan Desa Wisata melalui BUMDes misalnya, Asep mengaku bahwa memang seperti diketahui sekarang ini ada sebuah Dana Desa yang mungkin bisa dioptimalkan dalam pemberdayaan masyarakat melalui hal tersebut.
“Yang saya kurang pahami adalah berbagai macam Dana Desa itu besarannya bergantung pada Desa itu sendiri. Nah alangkah sangat baiknya jika dialokasikan untuk peningkatan kapasitas masyarakatnya bukan hanya memikirkan peningkatan fasilitas dan aksesibilitas saja, akan tetapi masyarakat itu sendiri yang harus ditingkatkan melalui program pemberdayaan Dana Desa sehingga masyarakat bisa menjaga dan merawat serta memelihara maupun melestarikan fasilitas, aksesibilitas yang ada di Desa tersebut. Disatu sisi DD itu akan tepat sasaran, karena Dana Desa itu kan untuk masyarakat yang harus menikmati dan menerimanya,” papar Asep, Pada Kamis (04/07).
Sementara itu Vincent Sylvester Leewellyn, Ketua Program Studi Bisnis Perhotelan Universitas Agung Podomoro mengatakan bahwa pihaknya sejauh ini sudah sepakat dan melakukan kerjasama dengan Kementerian Pariwisata RI dalam ikut serta mensupport serta mendukung program pengembangan Desa Wisata salah satunya di Desa Batulayang.
“Pengembangan kami lakukan juga di Desa Sukadana wilayah Cianjur dan satu lagi di Daerah Mojokerto yang sudah ditinjau oleh tim kami,” jelasnya.
Vincent menambahkan terkait pengembangan Desa Wisata itu memang harus berbasis masyarakat karena memang didalamnya selain berupaya mengangkat satu sisi dari perekonomiannya itu sendiri kemudian sisi budaya dan potensi wisata Desa lainnya tanpa mengurangi kearifan lokal sedikitpun.
“Jadi kami memang tidak ingin merubah apapun yang sebenarnya harus diangkat atau dikembangkan tetapi bagaimana mengemasnya itu untuk menjadi daya tarik suatu Desa Wisata. Harapannya sih penduduk disini juga bisa ikut serta dalam pengembangan Desa wisata karena dengan sendirinya perekonomian masyarakatpun akan meningkat.” pungkasnya.
Reporter : Taufik Hidayat
