Cisarua, PenaPublik.com – Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang ketiga tinggal menghitung hari, Tepatnya hari Minggu tanggal 3 November 2019 sedikitnya 273 Desa se-Kabupaten Bogor sedianya akan menyelenggarakan hajat demokrasi rakyat yang digelar tiap 6 tahun sekali. Tahapan demi tahapan telah dilewati oleh segenap panitia baik tingkat Desa maupun tingkat Kecamatan. Namun disisi lain dari banyaknya tahapan-tahapan yang dilakukan, Tidak sedikit panitia di tingkat Desa merasakan keluh kesah hingga membengkaknya biaya pelaksanaan dari setiap tahapan.
Seperti yang dikatakan H. M. Agus, S.E, Ketua panitia Pilkades Jogjogan saat ditemui disekretariat mengaku saat ini pihaknya seusai tahapan pelipatan surat suara sedang mengatur teknis dilapangan, Sebagian panitia ada yang mencopot banner atau spanduk para Calon karena 3 hari kedepan tahapan masa tenang.
“Soal pagu anggaran sepertinya udah dikunci, Sementara anggaran lainnya seperti untuk mobilisasi warga datang ke TPS pada hariha nanti, Bimtek, Keamanan termasuk makan minum anggota Linmas dan unsur lainnya, Penyediaan ATK serta masih banyak lagi biaya-biaya yang mesti dikeluarkan oleh panitia sehingga otomatis semakin membengkak,” tuturnya, Pada Kamis (31/10).
Menurutnya, Jika melihat secara anggaran Pilkades ini memang sesuai dengan jumlah DPT seperti di Desa Jogjogan ini sebanyak 6.027 hak pilih dikalikan 15 ribu perorang total 90.450.000,. Namun melihat tahapan-tahapan yang cukup banyak secara otomatis biaya-pun semakin membengkak.
“Kita juga gak berani minta bantuan kepara Calon karena kode etik dan tidak mau berbenturan dengan aturan, Kecuali para Calon ada kesadaran sendiri. Sedangkan paling besar biaya itu di ATK dan konsumsi lah itung-itungannya, Mudah-mudahan berjalan dengan lancar, Aman dan kondusif itu yang terpenting,” tandasnya.
Ditempat berbeda menurut Dede Rahmat, Anggota panitia Pilkades Tugu Utara saat ditemui diruang kerjanya mengaku bahwa Pilkades serentak tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di Tugu Utara sama halnya dengan di Desa Kopo yakni dengan sistem zonasi atau pemilihan secara tersebar sehingga hal tersebut membutuhkan biaya yang berbeda.
“Di tahun 2013 dan tahun 2019 ini kebetulan juga menjadi panitia Pilkades, Sangat berbeda sekali, panitia dituntut bekerja keras untuk bisa efisiensi dan efektif dalam merumuskan dan mempergunakan anggaran tersebut. Banyak yang tidak tercover oleh penganggaran secara non teknis sehingga otomatis ada rekrutmen KPPS atau Petugas Pemilih yang harus ditambah. Juga material TPS dan APK serta lain-lainnya yang itu ternyata tidak berbeda secara penganggaran dengan yang terpusat,” paparnya.
Masih kata Dede, Ia menambahkan dengan metode atau sistem zonasi tersebut memungkinkan perekrutan sementara pagu anggaran itu tetap sama meskipun metode-nya berbeda secara teknis antara pemilihan terpusat dengan yang tersebar.
“Sejujurnya tahun ini banyak hal-hal yang berbeda ditambah birokrasi agak menghambat tidak berjalan secara sistematis, Kedepannya ini perlu dikaji ulang dan dievaluasi kembali. Kepala Desa dan BPD punya ruang yang cukup untuk merubah RAPBDes atau APBDes itu sendiri untuk memuat kekurangan tadi, Kalau tidak tentu ini betul-betul akhirnya anggaran itu akan mati di angka yang disepakati diawal dan Tugu Utara menjadi salah satu Desa kepanitiaannya dengan anggaran yang sangat ngepres tidak punya keleluasaan sedikitpun. Akan tetapi kami sudah sepakat bersama panitia lainnya bahwa jika ada tenaga maupun waktu yang tidak terhargai secara profesionalisme bisa dimaklumi dan ini menjadi bagian sumbangsih kami untuk Tugu Utara, yang terpenting Pilkades 3 November bisa berjalan sukses tanpa ekses.” pungkasnya.
Reporter : Taufik
