JAKARTA, PENAPUBLIK.COM – Beberapa orang perwakilan Karukunan Wargi Puncak (KWP) bersama para aktivis yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) melakukan kunjungan sekaligus audiensi dengan Ditjen Penertiban Pemanfaatan Ruang pada Kementerian ATR/BPN, pada Senin siang (20/11/2023).
Perwakilan dari KWP dan AMBS diterima dan disambut dengan hangat oleh Ariodilah Virgantara, Direktur penertiban dan pemanfaatan ruang pada Kementerian ATR/BPN Jakarta.
Menurut Muhsin, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) mengatakan bahwa kehadiran bersama rekan-rekannya tersebut atas undangan dari Ditjen Kementerian ATR/BPN dimana salah satunya membahas terkait permasalahan lahan yang dikelola saat ini oleh PTPN VIII serta dampak dari alih fungsi lahan khususnya dikawasan wisata Puncak.
Dengan permasalahan tersebut kata Muhsin sehingga mengundang keprihatinan yang mendalam, salah satunya dari perwakilan Karukunan Wargi Puncak (KWP).
“Kami meminta sekaligus memohon kepada Kementerian ATR/BPN melalui Ditjen penertiban dan pemanfaatan ruang untuk memberikan perhatian khusus terhadap kawasan Puncak, terutama terhadap lahan yang dikelola oleh PTPN VIII yang akhir-akhir ini mengalami kerusakan dibeberapa titik, dimana alasannya demi peningkatan ekonomi terutama bidang pariwisata. Jadi kehadiran kami ini membawa pesan moral dan amanat dari warga Puncak yang harus kami sampaikan didalam ruangan ini,” tuturnya.
Bahkan beberapa waktu lalu masih kata Muhsin, Rekan-rekan yang tergabung dalam Karukunan Wargi Puncak (KWP) menggelar press confrence menyikapi lakon yang dilakukan oleh pihak PTPN VIII.
“Pernyataan sikap itu tertuang dalam dua berkas surat dan tadi saya bacakan kembali didepan rekan-rekan dan Pak Ario. Kami minta agar hal ini bisa segera ditindaklanjuti,” pintanya.
Ditempat yang sama, Ariodilah Virgantara, Direktur Penertiban dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN memberikan saran dan masukan kepada rekan-rekan AMBS untuk menyusun point-point penting terkait hal yang menjadi pokok bahasan.
Lanjutnya kata Ario, Ia mengatakan bahwa hasil dari pertemuan atau audiensi tersebut akan di tindaklanjuti dan berkoordinasi dengan stakeholder lainnya yang berkaitan dengan pertanahan diantaranya PTPN VIII, Perhutani, termasuk dengan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk di kelompokkan, guna mengurai satu persatu permasalahan yang terjadi dan akan turun kelapangan bersama stakeholder serta masyarakat.
“Termasuk dirjen lain yang ada di ATR/BPN, tadi saya juga Whatsapp ke Pak Dirjen, yang tadinya salah satu dari audiensi untuk diajak ngobrol santai bersama Pak Dirjen namun kebetulan beliau ada rapim sama Pak Menteri,” kata Ario sapaan akrabnya.
Sementara itu perihal rencana audiensi bersama dengan Menteri ATR/BPN pihaknya akan berupaya kearah itu.
“Kita bahas dulu disini, nanti kita bikin forum yang lebih besar.” tandasnya. (FIK)
