BOGOR, PENAPUBLIK.COM – Presiden Joko Widodo kembali menegaskan komitmen penuh Pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria yang ada di Tanah Air.
Menurut Presiden, penyelesaian konflik agraria penting guna mewujudkan reformasi agraria bagi masyarakat dan memberikan kepastian terhadap ketersediaan ruang hidup yang adil bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Negara dalam arahannya saat Penyerahan Sertifikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria, yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 22 September 2021.
“Saya juga kembali mengingatkan bahwa Pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia-mafia tanah,” tegas Presiden.
Guna mewujudkan hal tersebut, Presiden Jokowi menginstruksikan jajaran POLRI untuk memperjuangkan hak masyarakat dan menegakkan hukum secara tegas dalam penyelesaian konflik agraria di Tanah Air.
“Kepada jajaran Polri saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia-mafia tanah yang ada. Jangan sampai juga ada aparat penegak hukum yang membackingi mafia tanah tersebut,” pinta-nya.
Presiden juga mengingatkan komitmen Pemerintah untuk memberikan kepastian hukum atas tanah yang memberikan keadilan kepada seluruh pihak. Presiden tidak ingin konflik agraria yang terjadi di banyak daerah di Tanah Air terus-menerus berlangsung.
“Saya tidak ingin rakyat kecil tidak mempunyai kepastian hukum terhadap lahan yang menjadi sandaran hidup mereka. Saya juga tidak ingin para pengusaha tidak mempunyai kepastian hukum atas lahan usahanya,” tegasnya.
Meski konflik agraria dan sengketa tanah merupakan tantangan yang berat, Presiden mengatakan bahwa Pemerintah akan terus berupaya mencari solusi terbaik dalam penyelesaian setiap kasus yang ada. Presiden juga mengatkan bahwa pemerintah bersikap terbuka untuk membantu masyarakat yang sedang memperjuangkan lahan mereka.
“Saya juga sudah beberapa kali mengundang perwakilan organisasi masyarakat sipil untuk berdiskusi mengenai opsi-opsi, pilihan-pilihan dalam penyelesaian setiap kasus tanah yang ada,” ucap Presiden.
Masih kata Presiden, Setiap tahun pihaknya menerima kelompok-kelompok tani yang rela jauh-jauh datang ke Jakarta.
“Bahkan ada yang berjalan kaki ke Jakarta untuk memperjuangkan lahan-lahan mereka yang terdampak oleh konflik agraria.” pungkasnya.
(Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)
