JAKARTA, PENAPUBLIK.COM – Setelah menghadiri KTT G20 di Roma, Italia, pada 30-31 Oktober 2021, Presiden Joko Widodo melanjutkan perjalanan menuju Glasgow, Skotlandia untuk menghadiri KTT COP26 pada 1-2 November 2021.
Sebelum menghadiri KTT COP26, Presiden mengadakan pertemuan CEOs Forum dengan beberapa investor besar asal Inggris, pada Senin pagi, 1 November 2021.
“Saya baru saja menghadiri KTT G20 di Roma,” ucap Presiden mengawali pembicaraan.
Dalam pertemuan yang digelar di Hotel tempat Presiden menginap selama berada di Glasgow, Presiden menekankan pembahasan pada investasi di bidang ekonomi hijau. Bahkan, Presiden menggarisbawahi pada beberapa hari lalu, dirinya telah menandatangani Peraturan Presiden mengenai instrumen nilai ekonomi karbon yang akan mengatur mekanisme carbon trading ke depan.
“Selain mengurangi emisi gas rumah kaca, langkah ini juga meningkatkan pendanaan pembangunan. Pasar karbon harus dikelola dengan berkeadilan dan transparan. Kebijakan pengendalian perubahan iklim Indonesia juga mencakup transisi menuju green economy,” ujar Presiden.
Selain itu, di sektor energi, Indonesia membuka peluang Investasi untuk melakukan early retirement dari pembangkit-pembangkit batubara dan menggantikannya dengan energi terbarukan.
Pemerintah telah mengidentifikasi ada 5,5 GW PLTU Batubara yang bisa masuk dalam proyek ini dengan kebutuhan pendanaan sebesar USD25-30 miliar selama 8 tahun kedepan.
“Indonesia akan mengalihkan pembangkit batubara dengan renewable energy pada tahun 2040, dengan catatan jika terdapat kerja sama, teknologi, nilai keekonomian yang layak, dan pendanaan internasional yang membantu transisi energi tersebut,” tutur Presiden.
Tidak hanya itu, Presiden juga menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi pengembangan kendaraan dan baterai listrik, karena kekayaan mineral kita seperti nikel, tembaga dan bauksit/alumunium.
“Saat ini sudah ada USD35 miliar investasi yang sudah terkomitmen dan juga sedang berjalan dalam mata rantai baterai dan kendaraan listrik,” jelas Presiden.
Indonesia juga sedang membangun Green Industrial Park di Kalimantan Utara seluas 13 ribu hektare yang akan menggunakan sumber energi ramah lingkungan seperti hydropower dan solar panel farm, sehingga produk yang dihasilkan akan ramah lingkungan.
Pertemuan dengan CEO ini diharapkan dapat mengakselerasi realisasi komitmen investasi perusahaan yang hadir dalam pertemuan yang mencapai USD9,29 miliar guna mendukung percepatan transisi energi dan ekonomi hijau di Indonesia.
“Sekali lagi, Indonesia selalu jalankan komitmennya. Indonesia tidak suka membuat retorika. Tapi kami terus bekerja untuk memenuhi komitmen. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan apresiasi komitmen investasi Bapak Ibu sekalian ke Indonesia sebesar USD9,29 miliar. Indonesia siap menjadi mitra yang baik bagi investasi anda,” kata Presiden.
Mendengarkan penjelasan Presiden, para CEOs sepakat menganggap Indonesia adalah tempat yang menarik untuk berinvestasi dan juga mendukung keketuaan Indonesia di G20.
“Indonesia telah menjadi destinasi yang sangat atraktif bagi (investasi asing) Foreign Direct Investment. Kita percaya Indonesia akan terus menarik investasi dari seluruh dunia,” ucap salah satu dari CEO.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris Desra Percaya, Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid.
Adapun para CEO yang hadir dalam kesempatan tersebut bergerak di berbagai macam industri, antara lain di bidang renewable energy, sustainable commodities dan keuangan serta infrastruktur yang berasal perusahaan-perusahaan terkemuka antara lain British Petroleum (BP), Jardine Matheson, Mars Wrigley UK, Standard Chartered, HSBC, dan Shire Oak.
Laporan : Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.
