CIAWI, PENAPUBLIK.COM – H.Mulyadi, Anggota Komisi V DPR RI asal Dapil Kabupaten Bogor hadir dan membubuhkan namanya dalam aksi damai pengumpulan sejuta tanda tangan yang digelar aktivis dan warga masyarakat Puncak pada Sabtu di simpang Gadog, Ciawi (10/8/2024).
Diketahui sejauh ini, H. Mulyadi memang terlihat konsisten mengawal aspirasi masyarakat dan juga para aktivis di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor.
Menurut H. Mulyadi, Aksi damai yang dilakukan warga Puncak digagas Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) dan Karukunan Wargi Puncak (KWP) adalah salah satu bentuk upaya untuk menyelamatkan Puncak dari alih fungsi lahan.
“Saya tentu merasa bagian dari masyarakat Puncak untuk menyelamatkan alam Puncak. Saya kira Puncak harus betul-betul menjadi anugerah, bukan menjadi musibah di kemudian hari karena kebijakan dan orientasi pembangunan yang tidak ramah lingkungan bahkan kerja sama-kerja sama yang justru akan merusak Puncak. Jadi Puncak hari ini dan masa depan harus dijaga dan diselamatkan,” tuturnya.
Selain aksi seperti sekarang, Beberapa waktu yang lalu dirinya juga memfasilitasi aspirasi warga Puncak di gedung parlemen. Hal tersebut dilakukan untuk menyelesaikan segala masalah yang ada di Puncak.
“Artinya harus duduk bersama stakeholder di wilayah, Pemerintah Pusat harus intervensi karena ada kaitannya dengan BUMN hingga ada kesepakatan Puncak harus diselamatkan,” tegasnya.
Politisi Partai Gerindra itu pun menilai bahwa wilayah Puncak harus diaudit. Karena, saat ini Puncak banyak mengalami masalah cukup serius.
“Puncak harus diaudit, bukan saja soal dari kerusakan alam saja, tapi soal imigran, PKL dan kemacetan yang tak pernah berhenti terutama pada saat weekend maupun hari biasa sehingga masyarakat tersiksa. Makanya harus duduk bersama dan diaudit. Saya sebagai warga Bogor, perwakilan warga Bogor ingin terus menyuarakan itu,” jelasnya.
H. Mulyadi berjanji aspirasi masyarakat Puncak melalui aksi sejuta tanda tangan ini akan dibawa dan dibahas serius ke meja DPR RI.
“Kita harus duduk bersama, kita identifikasi masalahnya, dan kita cari solusi agar Puncak hari ini terjaga untuk dapat diwariskan kepada anak cucu kita. Pemerintah harus hadir dan semoga perjuangan warga Puncak ini terus berlanjut dan mendapatkan hasil terbaik,” imbuhnya.
Ditempat yang sama, Azet Basuni, Aktivis AMBS menuturkan bahwa kerusakan kawasan Puncak saat ini sudah tidak bisa ditolerir. Dan aksi ini salah satu bentuk keprihatinan dalam upaya penyelamatan Puncak.
“Bentang alam Puncak yang terdiri dari hutan dan perkebunan teh kini yang masih aman diperkirakan hanya tersisa 200 hektar saja. Selebihnya habis dibangun untuk kepentingan komersil, dalih objek wisata, dan bangunan beton vila, resort serta bangunan lainnya,” ungkap Azet.
Ia dan rekan-rekan aktivis lainnya berharap, melalui aksi pengumpulan sejuta tanda tangan sambil membagikan bunga kepada warga Jabodetabek yang melintas di Jalan Raya Puncak, dapat membuka mata telinga masyarakat maupun pemerintah agar tergerak hatinya untuk tidak melakukan perusakan alam di kawasan Puncak.
“Aksi ini juga sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang tidak tegas menertibkan bangunan-bangunan liar tanpa izin di Puncak. Pemerintah Kabupaten Bogor masih terlihat tebang pilih, seharusnya berani menghentikan KSO yang dikeluarkan PTPN terhadap pihak swasta.” pungkasnya. (FIK/Redaksi)
