Ciawi, PenaPublik.com – Dana Desa tahap kedua (2) tahun 2019 sebanyak 40 persen yang digelontorkan Pemerintah Pusat hingga ketingkat Desa serta merta manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh warga masyarakat. Seperti di Kecamatan Ciawi, Pemerintah Desa Jambuluwuk sedang merealisasikan program pembangunan infrastruktur di 3 kegiatan yakni TPT (Turap Penahan Tanah), Pengaspalan Jalan Lingkungan dan Pipanisasi Sarana Air Bersih dibeberapa titik wilayah.
Menurut Dedi, Kasi Ekbang Desa Jambuluwuk saat ditemui diruang kerjanya mengatakan untuk pengalokasian Dana Desa tahap 2 tahun 2019 sebesar 40 persen terdapat di tiga (3) titik kegiatan masing-masing di 3 RW (1,2 dan 3) dengan estimasi Volume sebanyak 1.000 meter persegi, Pembangunan TPT di 3 RW dan kelanjutan Pipanisasi di 2 wilayah mencakup RW 02 dan 03.
“Iya untuk tahun ini masih ada pembangunan infrastruktur sesuai hasil Musrenbang tahun 2018, Dana Desa tahap ke 2 tahun 2019 ini anggarannya secara keseluruhan 40 persen berjumlah Rp.423 juta dan sudah terealisasikan tinggal pipanisasi lanjutan saja masih dalam tahap pengerjaan,” terangnya pada Selasa (8/10).
Masih kata Dedi, Sejauh ini pihak Pemerintah Desa berupaya mengoptimalkan pembangunan infrastruktur untuk kepentingan warga masyarakat Desa Jambuluwuk tentunya dengan melibatkan elemen dan lembaga masyarakat seperti LPM, BPD dan lembaga lainnya bahkan sebelum tahap pembangunan terlebih dahulu melakukan musyawarah wilayah.
“Peran serta dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam berbagai hal termasuk ketika pelaksanaan pembangunan, Adapun terkait kemarin ada pernyataan dari Ketua RT 01/02 itu alhamdulillah sudah clear dan tidak ada masalah. Sebetulnya hanya miskomunikasi saja karena sebelum pengaspalan Jaling kami menyampaikan secara lisan melalui isterinya Pak RT namun mungkin lupa tidak tersampaikan,” jelasnya.
Hal senada diakui Agung Adnan Setiawan, Sekdes Jambuluwuk menuturkan setiap pelaksanaan pembangunan sebelumnya terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan lembaga yang ada di wilayah seperti RT maupun pengurus RW.
“Intinya kami dari Pemerintah Desa hanya menjalankan program pembangunan infrastruktur sesuai dengan yang telah direncanakan dan disepakati sebelumnya oleh semua unsur. Adapun permasalahan lain dilapangan itu kami anggap sebagai sebuah resiko terlebih saat ini menjelang Pilkades baik yang pro dan kontra itu udah gak aneh ya kami kembalikan lagi kepada warga masyarakat yang merasakan manfaatnya.” tandas Agung.
Reporter : Taufik Hidayat
