CISARUA, PENAPUBLIK.COM – Bertempat diruang aula Hotel Pesona Anggraeni, RT 1/01, Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor menggelar sosialisasi evaluasi penuntasan program rerouting angkot yang selama ini menjadi PR Pemerintah Kota Bogor yang harus segera diselesaikan di tahun 2024 ini.
Dalam kegiatan tersebut, Dishub menggandeng berbagai pihak, seperti Organda Kota Bogor, para Badan Hukum, KKU dan KKSU. Dihadiri sejumlah narasumber, diantaranya, Prof Yayat Supriyatna selaku Pakar transportasi, Kabid Fisik Baperindra Kota Bogor Sofie, Kadishub Marse Saputra dan Ketua DPC Organda Kota Bogor Sunaryana, Pada Selasa (27/2/2024).
Menurut Marse Saputra, Kepala Dishub Kota Bogor pada kegiatan sosialisasi evaluasi revisi jaringan trayek angkutan penumpang umum dan operasional angkutan penumpang umum tenaga listrik di Kota Bogor tahun 2024.
Menurutnya, Sosialisasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan perubahan jaringan trayek yang ada di SK Walikota tahun 2013 dan tahun 2018, agar dilakukan penggantian terhadap SK tersebut menjadi SK yang dikeluarkan tahun 2024 sesuai dengan situasi kondisi saat ini.
Hal itu, lanjut dia, berdasarkan pengembangan Kota Bogor dan adanya Perda baru yang bersinggungan langsung dengan pelayanan angkutan umum di Kota Bogor.
Soal pelayanan transportasi umum jadi indikator utama di Dishub, karena banyak perubahan-perubahan yang terjadi saat ini dengan perkembangan Kota Bogor.
“Program rerouting angkot jadi prioritas kami untuk diselesaikan. Saat ini sudah terciptanya pelayanan angkutan umum masalah di jaringan trayek utama. Artinya sudah menggambarkan bahwa lay-out pelayanan angkutan umum sudah tertata dan harus dilanjutkan, tinggal peraturan atau regulasi terbaru untuk menyesuaikannya,” terang Marse.
Lanjutnya kata Marse, Perkembangan transportasi di Kota Bogor terus meningkat, setelah adanya angkutan massal BisKita, ke depan juga akan dioperasionalkan angkot listrik.
“Jadi angkot itu tidak akan dihilangkan, justru dikembangkan menjadi pendukung angkutan massal, angkot jadi jaringan pengumpan dan feeder. Dengan kegiatan ini, diharapkan program rerouting angkot bisa terselesaikan,” paparnya.
Ditempat yang sama, Yayat Supriyatna, Pakar transportasi mengatakan, Pemkot Bogor harus melakukan inovasi dan perubahan soal peraturan lama dengan melihat dinamika dan kebutuhan saat ini. SK Walikota memang harus dikeluarkan yang baru di tahun 2024 ini, untuk menjadi acuan terwujudnya program transportasi menjadi lebih baik di Kota Bogor.
Konteks kualitas pelayanan harus dihitung untuk melakukan penataan, bukan sekedar melakukan perubahan. Salah satunya angkutan listrik, dilihat juga dinamika pasar kebutuhan angkutan umum, dimana kelas menengah, atas dan kelas bawah, apakah masuk kepada angkutan umum.
Program penuntasan rerouting jadi solusi, apakah jaringan angkutan memenuhi kebutuhan masyarakat dan wilayah yang masih kosong belum terlayani pelayanan bisa terlayani oleh angkot. Penataan ulang dalam konten integrasi antara konektifitas dan belum terbentuk dari feeder sehingga jadi jelas antara angkutan umum dan angkutan utamanya tertata.
“Belum adanya integrasi dalam penggunaan sistem pembayaran, ini fenomena, apakah akan mempertahankan jadi satu konsep pembayaran atau tetap seperti saat ini. Ada yang menggunakan kartu e-money dan ada yang membayar langsung cash. Pengelola transportasi bukan hanya membangun pelayanan, tapi soal ekosistem pelayanannya yang harus dirubah dan jenis pelayanan yang bisa dikembangkan. Rerouting angkot ini membawa dampak positif bagi pelayanan transportasi Kota Bogor kedepan,” bebernya.
Terkait janji kampanye Bima-Dedie yang belum menuntaskan persoalan transportasi di Kota Bogor, Yayat menilai bahwa yang harus dilakukan di sisa waktu terakhir ini yakni, melaksanakan kebijakan melalui aturan.
“Sisa waktu sekarang tidak mungkin membangun fisik dan yang harus diselesaikan soal kebijakan. Jadi dari perhatian diturunkan anggaran program untuk
merealisasikan ranah kebijakan yang bisa membaca kebutuhan ke depan, sisi pelayanan, lingkungan dinamika teknologi,” imbuhnya.
Melalui rerouting ini, kata dia, bisa diformulasikan dengan memetakan suplay dan demand-nya. Pada wilayah mana yang saat ini sedang tumbuh berkembang pesat, bidang pariwisata, ekonomi, bisnis, dan kawasan tumbuh kembang.
“Rerouting harus melihat pada pola distribusi pelayanan tuntutan dinamika yang ada, memaksimalkan di wilayah yang padat penduduk. Kita berharap, program transportasi Kota Bogor melaju terus ke arah lebih baik, dengan dukungan program yang dijalankan,” tandasnya.
Sementara itu Sunaryana, Ketua DPC Organda Kota Bogor mengatakan, sudah meminta usulan masukan dari para KKSU untuk perubahan trayek dalam program rerouting, dan hari ini semua berkumpul dengan badan hukum untuk mencari solusi jalan terbaik dalam melaksanakan perubahan rute jaringan trayek. Untuk merealisasikan program rerouting, semua trayek terjadi perubahan, dengan jumlah 24 trayek di Kota Bogor.
“Dengan kegiatan yang difasilitasi Dishub ini, Organda Kota Bogor berharap program rerouting angkot dan perubahan rute jaringan trayek dapat meningkatkan penghasilan untuk para pengusaha dan rekan-rekan pengemudi. Dampaknya yang diharapkan dengan adanya perubahan ini, kedepan ada lembaga pembiayaan atau perbankan yang hadir untuk membantu anggota pengusaha angkutan umum di Kota Bogor. Selain dari subsidi yang dianggarkan oleh Pemkot Bogor.” tandasnya. (Fik/FJ1).
