MEGAMENDUNG, PENAPUBLIK.COM – Warga masyarakat tepatnya di Kampung Sirnagalih terutama diwilayah RW 1 dan 2, Merasakan betul dampak dari adanya aktivitas perataan lahan Perhutani yang disinyalir akan dijadikan salah satu objek wisata Gunung Kumpel Blok Geger Malang terletak di Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor.
Salah satu dampak dari adanya aktivitas pembangunan tersebut yakni kesulitan air bersih yang selama ini dibutuhkan oleh warga setempat. Bahkan menurut kesaksian warga, Air yang selama ini dipergunakan berasal dari mata air yang ada disekitar Gunung Kumpel.
“Iya kami disini jadi kesulitan air bersih, yang ada air keruh semua. Aktivitas itu sangat mengganggu kami terutama warga di Kampung Pojok, Kebon Cau, Pabangbon pokoknya wilayah Sirnagalih semua kena dampaknya,” ungkap salah seorang warga Desa Megamendung RT 4 RW 01 pada Rabu malam (19/1/2022).
Saat Team PenaPublik menjumpai Kepala Desa Megamendung Duduh Manduh, Ia menerangkan bahwa Pemerintah Desa dalam kaitannya dengan aktivitas yang lokasinya berada di Gunung Kumpel Sirnagalih itu murni kegiatan yang dilakukan oleh Perhutani.
“Kami dari pihak Desa Megamendung dengan ini menegaskan tidak terlibat dalam hal apapun berkaitan dengan kegiatan operasional yang ada di kawasan Perhutani tersebut, Itu murni kegiatan Perhutani dan mitra-nya. Adapun kami Pemerintah Desa sifatnya hanya mengendalikan atau berupaya meminimalisir dampak dari pembangunan itu seperti pencemaran air di Sungai atau Kali yang ada disekitar wilayah tersebut,” papar Duduh pada Kamis pagi (20/1/2022).
Pihaknya kata Duduh berupaya melakukan filterisasi dengan membangun DAM penahan air dibeberapa titik, Kemudian bagi masyarakat yang menggunakan air Kali dan jaringan pipa disekitarnya dikondisikan dengan sumber mata air agar masyarakat tidak menggunakan air Kali lagi.
“Jadi intinya berkaitan dengan masalah atau aktivitas pembangunan di Blok Geger Malang itu, Kami dari Pemerintah Desa hanya bertanggung jawab dan berupaya meminimalisir dampak dari kegiatan itu saja. Kegiatan operasional sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Perhutani, Kami berharap pihak terkait agar secepatnya melakukan koreksi secara menyeluruh kegiatan disana dan kami berharap juga aktivitas tersebut dihentikan demi kemaslahatan warga masyarakat.” tandasnya. (FIK).
