CISARUA, PENAPUBLIK.COM – Sekumpulan orang yang tergabung dalam Federasi Petugas Lapangan Keluarga Berencana menggelar Musyawarah Daerah (Musda) FPLKB Indonesia DPD Jawa Barat bertempat diruang Aula Hotel Cokro, Jalan Raya Puncak, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor pada Jum’at hingga Sabtu (26-27/2/2021).
Dengan tema “Jabar Ngahiji, Masagi tur Wani” 27 Federasi PLKB Kota dan Kabupaten se-Jawa Barat tersebut dihadiri Ketua Umum FPLKB Indonesia sekaligus membuka dan meresmikan kegiatan.
Menurut L. Fauzi, Ketua Pelaksana Musda FPLKB, Saat ditemui disela-sela kegiatan Ia mengatakan bahwa tujuan diselenggarakannya Musda FPLKB tersebut sebagai tindaklanjut dari pertemuan di Jakarta saat kegiatan diskusi publik yang digagas oleh Federasi PLKB Indonesia.
Lanjutnya, Dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat berupaya ingin menyatukan persepsi dari semua rekan-rekan yang tergabung dalam PLKB non PNS kaitannya dengan nomenklatur secara kebetulan namanya masih TPD (Tenaga Penggerak Desa), Sementara untuk di pusat atau secara nasional itu namanya PLKB.
“Kita mendorong supaya mendapat nomenklatur dari Pemerintah Daerah khususnya di Jawa Barat ini menjadi PLKB bukan lagi TPD. Dan kami dari Kabupaten Bogor merasa berterima kasih serta mengapresiasi kepada Pemkab Bogor serta dinas terkait bahwa disini sudah PLKB non PNS,” ucapnya.
Namun demikian untuk di Jawa Barat kata Fauzi sapaan akrabnya agar sama secara Nasional,”Maka dari itu namanya harus sama yaitu PLKB non PNS, Jadi itu tujuan diadakannya Musda hari ini,” tambahnya.
Dari perubahan nomenklatur tersebut pihaknya berharap kepada Pemerintah Pusat, Mengingat pekerjaan sebagai tenaga honorer yang dilakoni bersama rekan-rekan di PLKB itu juga sudah cukup lama dalam upaya membantu melaksanakan program Pemerintah.
“Disini semua kami berharap dapat pengakuan dari Pemerintah dan saat ini kebetulan ada peluang penerimaan CPNS. Ketimbang Pemerintah merekrut orang-orang baru, Artinya kita sudah sepatutnya mendapat perhatian lebih dari Pemerintah dengan dijadikannya kami sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS),” paparnya.
Ia menambahkan, Secara rekomendasi kebutuhan dari Pemkab Bogor, Bupati sudah memberikan atau mengeluarkan surat rekomendasi terkait hal tersebut agar para PLKB yang ada di Kabupaten Bogor bisa diterima menjadi PNS.
“Surat rekomendasi dari Bupati Bogor dikeluarkan pada Bulan Januari 2021 yang ditujukan kepada Kepala BKKBN RI agar didorong juga ke Kementerian. Para penyuluh yang ada di Dinas pun sudah mulai berkurang karena sebagiannya sudah memasuki masa pensiun atau purna bakti makanya Ibu Bupati mengeluarkan rekom itu sesuai dengan kebutuhan yang ada,” jelasnya.
Para Petugas Lapangan Keluarga Berencana di Kabupaten Bogor kata Fauzi saat ini sebanyak 151 orang, Sementara untuk Jawa Barat itu kurang lebih 2500 orang.
“Nah yang ikut menghadiri Musda hari ini tujuannya sama yakni memperjuangkan hak ingin diangkat menjadi PNS,” ungkapnya penuh harap.
Saat disinggung terkait prokes ketika kegiatan dilangsungkan Fauzi menuturkan bahwa pihaknya sebelum menggelar acara Musda FPLKB sudah melakukan koordinasi dengan Pemerintahan setempat.
“Ya kita gak mau gegabah juga ya kang, Prokes kita terapkan makanya peserta Musda ini kita batasi dan mencari aula yang cukup besar untuk kenyamanan kita bersama.” pungkasnya.
Sekedar diketahui, Hasil Musyawarah Daerah Federasi PLKB DPD Jawa Barat tahun 2021 ini yaitu Dimas dari Kota Sukabumi sebagai Ketua terpilih Federasi PLKB Indonesia DPD Jawa Barat. (TAUFIK)
