CIAWI, PENAPUBLIK.COM – Hadir di aksi spontanitas BEM Fakultas Ekonomi, Perwakilan Pemerintah Desa Ciawi diberikan saran oleh salah seorang mahasiswa untuk lebih berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor dalam pembinaan terkait urusan penanganan sampah di wilayah Desa-nya.
Usai mendengar pemaparan Sekretaris Desa akan program yang pernah dijalankan oleh Pemdes Ciawi namun tidak berjalan berkelanjutan, karena kekurangan Sumber Daya Manusia dan finansial.
Sontak memicu dari salah satu mahasiswa untuk menanyakan bagaimana dengan jalinan koordinasi bersama Dinas terkait, yakni Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor.
“Apakah Pemdes Ciawi pernah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup soal pembinaan, karena disana ada seksi pengurangan sampah,” tanya Bakti, salah seorang mahasiswa Unida
Menjawab pertanyaan tersebut, Toha, Sekdes Ciawi mengaku memang sejauh ini koordinasi yang dilakukan hanya sebatas soal pengangkutan sampah yang ada dilingkungan pemukiman warga.
“Pemdes Ciawi selalu berkoordinasi untuk pengangkutan sampah, Hanya saja kebanyakan itu sampah dari rumah tangga, mungkin untuk di pinggir jalan ada UPT DLH dan petugasnya tersendiri,” jawab Toha.
Disela pemaparan meski terganggu bisingnya kendaraan yang berlalu lalang karena diskusi dilakukan tepat di samping jalan Raya Ciawi Puncak yang ramai, Sekdes menuturkan pihaknya mengapresiasi dan mendukung kegiatan semacam itu.
“Kegiatan dan aksi ni sudah selayaknya dilakukan, Kami sangat mendukung gerakan seperti ini, urusan sampah sudah masuk program, dan jadi kampanye Kepala Desa juga,” tuturnya.
Kenyataannya memang kekurangan Sumber Daya di desa menjadi masalah utama, namun alih-alih hanya meratapi masalah tersebut akhirnya Adeas, salah seorang aktivis Penggiat Pelestari Lingkungan (PEPELING) memberi tanggapan berupa kesimpulan.
“Jika masalahnya SDM, berarti bukan tidak ada kan. Upaya yang harus dilakukan adalah membuat SDM tersebut menjadi manusia yang mau dan mampu menggerakkan solusinya, melalui pembinaan dan benar sekali bahwa DLH punya tugas itu. sehingga program yang digalakkan Pemdes mampu berkelanjutan dan berkembang,” tandasnya.
Masih kata Adeas, Permasalahan utama bukan sebatas dalam regulasi dan keterbatasan finansial ataupun SDM, tapi ada dalam upaya kerja bersama yang tidak terjalin baik dan berorientasi pada solusi jangka panjang.
“Finansial ada, Desa selalu punya bantuan keuangan untuk itu, Regulasi sudah jelas banyak aturan yang bisa dijadikan pegangan, SDM saya rasa ribuan orang dalam satu Desa ga perlu banyak tapi ambil yang punya komitmen dan mau belajar, tinggal kita jalin komunikasi untuk kerja bareng masing-masing ambil bagian kecil sesuai kemampuannya. Trial Error tapi punya orientasi jangka panjang.” pungkas Adeas yang juga tergabung dalam Penggerak IT Pedesaan. (FIK).
