Ciawi, PenaPublik.com – Indonesia yang katanya sudah 73 tahun merdeka, tetapi dinilai belum sepenuhnya dirasakan oleh sebagian masyarakat seperti di kawasan Puncak, Kecamatan Megamendung dan Cisarua, Kabupaten Bogor, khususnya mereka yang berprofesi sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL).
Menurut Fahreza, Koordinator aksi dan Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) saat menggelar aksi unjuk rasa di Komplek Perkantoran Pemkab Bogor, mengatakan Kabupaten Bogor yang memiliki visi menjadi Kabupaten termaju di Indonesia, ternyata hingga saat ini belum terealisasi dengan maksimal.
“Katanya ingin meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, justru yang ada adalah penggusuran dan pengusiran pelaku ekonomi seperti pada tahun 2017 lalu. Para PKL dijalur Puncak yang menjadi penggerak ekonomi mikro di Kabupaten Bogor. PKL yang seharusnya diberdayakan justru selalu tidak diikutsertakan dengan berbagai dalih dan alasan,” ungkapnya.
Karena menurutnya, masih kata Fahreza, rakyat juga berhak memberikan masukan terkait kebijakan relokasi PKL yang aman dan murah, serta lebih bermanfaat sehingga menjadi daya tarik bagi para wisatawan.
“Entah mau dijadikan seperti apa wilayah Puncak, sampai saat ini belum ada transparansi terkait penataan perencanaan pembangunan kawasan Puncak. Para PKL selalu dihantui oleh penggusuran dan pengusiran.” celotehnya.
Sekedar diketahui Repdem dan PKL di jalur Puncak memberikan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) kepada Bupati Bogor Nurhayanti, antara lain :
1. Tidak akan ada penggusuran PKL Puncak sebelum ada tempat relokasi yang aman, nyaman, dan harga murah.
2. Libatkan kami (PKL Puncak) dalam rencana penataan wilayah Puncak.
3. Meminta penjelasan terkait penataan puncak seperti program pelebaran jalan, rencana relokasi, kapan dan seperti apa penataannya.
(TH)
